Genealogi Terorisme Aceh

MASALAH travel warning yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia bagi warganya yang akan melakukan perjalan ke Aceh telah memberikan efek yang merugikan bagi pariwisata dan investasi. Kita tak tahu apakah kasus ini memberikan efek domino yang diikuti oleh negara lainnya, namun ini merupakan serial yang belum berhenti dan bisa saja berhubungan dengan masa depan perdamaian dan keamanan di Aceh.

Permen Lamkabeu

“Kasus Lamkabeu”, Aceh Besar tidak bisa dikatakan masalah terorisme lokal. Efeknya menggelembung sehingga menggelapkan ruang publik pada titik-titik misterius. Momentum teror ini mengarah pada munculnya antropologi ketakutan seperti di era konflik.

Berbeda dengan kinerja Densus 88 dalam mengungkap kasus terorisme di Batu, Malang (Dr. Azahari, 9 November 2005), Temanggung (pengikut Noordin M. Top, 8 Agustus 2009), Solo (Noordin M. Top, 17 September 2009), Ciputat, Tangerang (Saifuddin Zuhri, 9 Oktober 2009), dan terakhir Pamulang, Tangerang (Dulmatin, 9 Maret), kasus ini telah disimpulkan Sebagai konsolidasi Al Qaeda Asia Tenggara. Entah bagaimana status moral analisis intelejen ini boleh dipercayai,  yang jelas lemparan bola karet teror Lamkabeu telah membesar menjadi meteor horor vacuui bagi masyarakat Aceh.

Padahal efek pemberitaan Lamkabeu kalah megah dibandingkan “drama Temanggung” yang diliput terus-menerus oleh dua televisi swasta bak film thriller, namun tidak menjadikan Seluruh Jawa ketakutan. Ketakutan terlokalisasi di seputar rumah penggerebekan atau paling jauh masyarakat Temanggung saja.

Rumah Pasir

Pengungkapan kasus Lamkabeu memang berhubungan dengan situasi kerawanan yang mulai menyergap Aceh. Bangunan perdamaian merapuh menjadi rumah pasir. Masa depan kesepakatan Helsinki 15 Agustus 2005, yang menjadi capaian perdamaian terbesar pemerintahan SBY-JK kembali bertemu muka dengan kepentingan pemerintah untuk membongkar kasus terorisme Aceh seluas-luasnya.

Efek operasi anti-teror ini akhirnya menempel di dinding ingatan konflik masyarakat Aceh. Operasi penyisiran kini meluas, bukan hanya di wilayah kepolisian Aceh Besar tetapi menyebar ke seluruh Aceh, dari Aceh Tengah (pedalaman) hingga Aceh Barat Daya. Bukan hanya Selat Melaka dicurigai tapi hingga batas Samudera Hindia. Seorang pimpinan pesantren menyuruh santrinya yang dicurigai untuk menyerahkan diri (Serambi Indonesia, 17/3). Masyarakat Bireun kini mulai berbondong-bondong membuat KTP agar bisa tidur tenang (SI, 18/3). Sebagian besar masyarakat pedesaan masih memegang KTP merah putih, “password” di masa konflik lalu agar tidak dianggap GAM. Kini mereka harus memiliki KTP biru agar tidak dituduh teroris.

Bahkan perkembangan terorisme Aceh semakin liar. Ada disertir TNI yang ditembak karena dianggap teroris (SI, 25/3) atau pernyataan Irwandi Jusuf akan memfasilitasi para teroris yang menyerah(SI, 28/3). Agak aneh, karena dalam sejarah terorisme tidak ada yang menyerah kepada pemerintah yang dianggap sesat ini, kecuali ditangkap atau ditembak mati.

Pemerintah harus berdiri dalam perspektif yang jelas bahwa fenomena teroris di Aceh tidak berhubungan dengan sejarah separatisme lalu, sehingga tak perlu berlebihan melakukan operasi militer atau screening warga. Kasus teror di Aceh hanya coincidentia oppositerum atau serba kebetulan yang tidak saling berhubungan antara penangkapan dan penembakan tiba-tiba orang-orang tidak dikenal dengan realitas formalisme Islam Aceh. Praktik Syariat Islam di Aceh adalah masalah sosial-politik, tapi akan kacau jika disimpulkan sebagai hasil perubahan gairah perlawanan Aceh, dari sejarah separatisme ke perlawanan ala mujahidin atas pemerintah thagut.

Ketidakpuasan masyarakat atas situasi sosial-politik-ekonomi lokal tidak pernah terpantik menjadi gerakan bersenjata. Tentu tak boleh menutup mata ada ketidak-puasan masyarakat Aceh atas proyek rekonstruksi dan perdamaian yang dianggap masih elitis dan belum memenangkan hati dan jiwa korban. Namun proses pengelolaan konflik tersebut masih dalam batas pagar demokrasi, seperti unjuk rasa, kritik melalui media, atau membangun jaringan oposisi menolak kebijakan lokal yang tidak pro-rakyat. Tak ada kekhawatiran tentang itu.

Ongkos Perdamaian

Sebelum semuanya menjadi semakin tak terkendali dan mimpi buruk operasi militer akan menghantui masyarakat Aceh, pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menilai kontijensi militer atau analisis intelejen-militer tentang situasi rawan. Harus diingat, benih perdamaian Aceh adalah buah bersejarah bagi bangsa ini dalam menyelesaikan konflik secara beradab. Empat puluh tahun tertawan konflik dan masyarakat mandi ketakutan, telah membangkrutkan modal sosial-kultural masyarakat Aceh.

Konflik telah melarutkan kualitas kehidupan masyarakat Aceh dengan kemiskinan, kebodohan, tuna sejarah, dan perilaku agresif atas kelompok rentan dan lemah. Empat tahun terakhir pemerintah pusat, lembaga donor, pemerintah daerah, komunitas berdaya berupaya membangun gerakan pemberdayaan dan pembangunan. Ratusan triliun rupiah tersedot untuk membangun kembali Aceh yang hancur oleh perang dan tsunami.

Keberadaan lembaga donor dunia seperti World Bank, ADB, Uni-Eropa, UNDP, USAID, Save The Children dll yang akan bertahan di Aceh sampai 2012 jelas memiliki pertaruhan bagi keberlanjutan pembangunan. Situasi tidak aman akan menjadi travel cheque bagi para donor besar itu untuk keluar sebelum waktunya, dan mengalihkan triliunan anggaran yang masih tersisa ke daerah lain atau Jakarta. Jika itu terpilih, itu skenario terburuk bagi Aceh yang telah diperjuangkan bertahun-tahun agar aman dan sejahtera.

Kebijaksanaan

SBY diharapkan untuk melanjutkan perdamaian Aceh seluas-luasnya dan sejauh-jauhnya. Problem-problem politik nasional yang tidak berhubungan dengan hajat hidup masyarakat daerah seharusnya tidak meluas menjadi intrik dan konspirasi kepentingan yang ujungnya menjadikan daerah ruang tanding simulacra. Target memberantas terorisme harus didukung, tapi hendaknya mengarah pada alur yang bermartabat, baik konstitusi dan kemanusiaan. Semoga damai tetap terjaga di hati, bumi, laut, dan langit Aceh, selama-lamanya.[]

Tags: Aceh, Etika, Lamkabeu, Travel

Category: Etika